FUNGSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI SEKTOR PUBLIK

Oleh

Aldra Puspita Rahma

17081194067

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi alokasi

Fungsi alokasiyaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum.

b. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi　yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

c. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi　yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut:

1.      Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah.

2.      Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran penting negara secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas, khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi,
pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah
tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:

1.KebijakanFiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan
dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari
pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain
itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang
bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran
yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber
penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2.KebijakanMoneter
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan
Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank
Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang
dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku
bunga.

Untuk barang-barang yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut, oleh karena setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan sebagian kecil dari total biaya. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonoomi dilaksanakan secara efisien. Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Alokasi sumber daya yang efisien dapat didefinisikan sebagai kondisi dalam struktur pasar di mana semua sumber daya yang dialokasikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba bersih dicapai melalui penggunaan mereka. Alokasi efisiensi mengacu pada situasi di mana keterbatasan sumber daya dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan konsumen. Di sinilah peran alokasi pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat khususnya ketika swasta tidak dapat menyediakannya. Selama pemerintah konsisten dengan tidak berorientasi pada keuntungannya dan menjunjung tinggi tujuan negara, pengadaan barang publik untuk peningkatan kesejahteraan umum dan kepentingan bersama sangat penting dilakukan.